15 Anggota BKAP DPR RI Kunjungi Bojonegoro

Bojonegoro - 15 Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, selasa (22/8) siang ini melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bojonegoro.Rombongan diterima langsung oleh Bupati Bojonegoro,Drs. H.Suyoto,MSi.
Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk mengetahui pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kabupaten Bojonegoro.

15 Anggota BKAP DPR RI ini dipimpin oleh DR.Nurhayati Ali Asegaff yang juga Ketua Panitia Kerja DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam lawatan ini juga dihadiri olehH.Rofi Munawar ,LC dari Fraksi PKS, H. Syaifullah Tamliha dari Fraksi PPP, DR.Evita Nursanty dan Irine Yusiana Roba Putri serta Charles Honoris dari Fraksi PDIP.sedangkan dari Fraksi Partai Golongan Karya ada Zainudin Amali dan H. Hasnuryadi Sulaiman.Fraksi Partai Gerinda diwakili oleh Rahayu Saraswati Djohohadikusumo dan H.Andi Iwan Darmawan Aras. Ir.Tjatur Sapto Edy dari Fraksi PAN,Ir Ahmad Helmy Faizal Zaini dari Fraksi PKB, Amelia Anggraini fraksi Nasdem.serta Vena Melinda dari Fraksi Partai Demokrat.

Dalam kunjungan kerja ini anggota DPR RI ini melakukan audiensi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial, Bagian Lingkungan Hidup,Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan SKPD yang menangani masalah pertambangan dan energi.Yanuar Nugroho deputy II Staf ahli keprisidenan mantan negosiator SDGs menyatakan bahwa adanya 17 goals .

Yanuar menyatakan bahwa SDGs ini adalah produk politik global 139 negara bersepakat menandatangani pada bulan september tahun lalu. SDGs  tidak hanya pemerintah namun juga legislatif, .didalam SDGs problem pembangunan demikian komplesk. Yanuar menyatakan bahwa saat ini tengah menyiaokan perpres ttg SDGs sudah disusun. Jika ini lancar akan ditetapkan.

SDGs dinilai berhasil jika didalamnya memuat tiga hal penting yakni Kerangka regulasi,instruksi,akuntabilitas.
Nurhayati Ali Asegaff dalam kesempatan ini mengapa ke Bojonegoro ada inovasi dan kreatiftas dari Bupati Bojonegoro.DPR RI sejak MDGs sudah ada panitia kerja MDGs ditahun 2014, pentingnya peran parlemen dalam mendukung MDGs kala itu.

Panja DPRRI yang membahas tentang MDGs meminta agar pemerintah indonesia menggunakan bahasa Indonesia tidak menggunakan istilah bahasa inggris.menggunakan istilah lokal sehingga masyarakat merasakan ini adalah amanat UUD bukan sekedar janji presiden atau pemerintah.jangan dibawa keranah politik namun kepentingan rakyat yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pentingnya keterlibatan parlemen saat MDGs kala itu,sangat penting melibatkan parlemen sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Seyogyanya agar dibentuk sekretariat bersama yang melibatkan semua unsur didalamnya ada peran DPR atau parlemen.pemerintah pusat,daerah kabupaten kota tidak menerapkan bahasa asing.

Vena Melinda dari fraksi demokrat tertarik dengan DAK yang diberikan kepada pelajar SMA,mengapa tidak dimulai dijenjang SD.lalu bagaimana dengan pendidikan Non Formal. 

Bupati dalam kesempatan ini menjawab bahwa bahasa lokal atau indonesia Bupati sangat setuju, SDGs adalah cara komunikasi dengan dunia global sekaligus mandat UUD 1945. Sejak Bojonegoro menerapkam SDGs world Bank sering ke Bojonegoro.

AKI dan AKB tinggi namun infrastruktur kesehatan bagus. Infrastruktur utamanya kelas melebihi,sehingga 50 sekolah akan ditutup. 3 bulan sebelum melahirkan kekuarga sudah harus menandatangani berkas sehingga jika dibutuhkan segera. Gender dimana data disediakan oleh kader PKK. Sd dan SMP dana yang disediakan pemerintah pusat sudah cukup.namun yang dijenjang SMA masih membutuhkan biaya sekolah.

Sistem penyaluran dengan separuh cash separuh ditransfer disekolah. Hal ini setelah melihat kejadian dilapangan dimana program PKH banyak untuk membeli TV sedangkan jika disalurkan langsung ke siswa digunakan untuk membeli pulsa bukan memenuhi kebutuhan sekolah. Dari hal itulah maka penyaluran DAK pendidikan ini memerlukan formula yang tepat agar tidak disalahgunakan.

untuk mengurangi kantong kemiskinan maka perbaikan infrastruktur pengairankemudian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemkab membuka peluang investasi dengan menerapkan UUP senilai 1.005.000 rupiah.kita mendorong iklim investasi di daerah pedesaan Bojonegoro. Bahwa manusia harus tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.